Oleh: Yulfi Alfikri Noer S. IP., M. AP
Akademisi UIN STS Jambi
Redaksijambi.com.- Kontroversi seputar keberadaan stockpile batubara milik PT Sinar Anugerah Sukses (PT SAS) di Jambi kembali memperlihatkan satu pola lama dalam cara kita memahami pembangunan. Setiap kali masyarakat menolak sebuah proyek, narasi yang segera muncul hampir selalu sama, masyarakat dianggap menghambat investasi. Penolakan dipahami sebagai resistensi terhadap kemajuan, seolah-olah pembangunan hanya memiliki satu arah, investasi datang, masyarakat menyesuaikan.
Cara pandang seperti ini sebenarnya terlalu sederhana untuk menjelaskan realitas konflik pembangunan yang terjadi di banyak tempat. Dalam praktiknya, penolakan masyarakat sering kali bukan lahir dari sikap anti-investasi, melainkan dari kekhawatiran yang sangat konkret terhadap dampak yang langsung menyentuh ruang hidup mereka.
Dalam sejumlah pemberitaan, perusahaan tersebut bahkan menyatakan bahwa proyeknya telah mengantongi berbagai perizinan sejak beberapa tahun lalu. Perusahaan ini juga mengklaim menjadi satu-satunya pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Jambi yang mengambil langkah membangun jalan khusus batubara sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola angkutan batubara yang selama ini banyak menuai kritik. Namun fakta bahwa proyek tersebut tetap memicu penolakan dari masyarakat memperlihatkan satu hal penting, legalitas administratif tidak selalu identik dengan penerimaan sosial.
Padahal, dalam logika pembangunan yang sehat, hubungan itu seharusnya berjalan dua arah. Investasi memang penting bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi investasi juga memiliki kewajiban untuk menyesuaikan diri dengan ruang hidup masyarakat. Ketika keseimbangan ini hilang, konflik sosial menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan.
Salah satu contoh yang paling jelas dari ketidakseimbangan tersebut dapat dilihat pada keberadaan fasilitas logistik tambang seperti stockpile batubara. Stockpile bukan sekadar fasilitas penyimpanan. Fasilitas ini merupakan simpul logistik industri ekstraktif yang membawa konsekuensi nyata, debu batubara, lalu lintas truk berat, kebisingan, dan tekanan ekologis terhadap lingkungan sekitar. Jika fasilitas semacam ini berdiri terlalu dekat dengan permukiman atau ruang hidup masyarakat, maka yang dipertaruhkan bukan lagi sekedar aktivitas ekonomi, tetapi kualitas hidup manusia.
Masalahnya, dalam banyak kasus pembangunan di Indonesia, konflik semacam ini hampir selalu diselesaikan dengan logika yang sama, masyarakat diminta memahami kepentingan investasi. Namun jarang sekali pertanyaan sebaliknya diajukan, apakah investasi tersebut sudah ditempatkan pada ruang yang tepat? Pertanyaan ini menjadi penting karena dalam praktik pembangunan, persoalan penataan ruang sering kali justru tertinggal di belakang laju investasi.
Pembangunan sering kali bergerak lebih cepat daripada kemampuan kita menata ruang. Proyek muncul di berbagai tempat tanpa desain spasial yang benar-benar matang. Ketika konflik muncul, masyarakat yang pertama kali diminta untuk menyesuaikan diri. Padahal dalam banyak pengalaman global, fasilitas logistik pertambangan seperti stockpile hampir selalu ditempatkan dalam zona industri khusus atau koridor logistik yang jelas. Penempatan semacam ini bukan sekedar teknis, melainkan prinsip dasar dalam tata kelola industri ekstratif agar aktivitas produksi tidak bertabrakan dengan ruang hidup masyarakat.
Jika sebuah fasilitas industri menimbulkan penolakan yang luas dari masyarakat di sekitarnya, maka situasi tersebut biasanya menjadi indikator bahwa penempatan investasi belum sepenuhnya selaras dengan ruang sosial tempat fasilitas tersebut beroperasi. Dalam konteks ini, gagasan relokasi stockpile bukanlah bentuk kekalahan investasi. Sebaliknya, relokasi justru merupakan pilihan rasional agar investasi dapat berjalan tanpa terus menerus berada dalam bayang-bayang konflik sosial. Konflik yang berkepanjangan selalu mahal. Demonstrasi, tekanan politik, ketidakpastian operasi, hingga rusaknya kepercayaan publik pada akhirnya menciptakan biaya sosial dan ekonomi yang jauh lebih besar dibanding penyesuaian lokasi proyek.
Lebih dari itu, persoalan ini seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa industri batubara tidak bisa dikelola dengan pendekatan yang sporadis. Industri ini membutuhkan desain logistik yang jelas, koridor angkutan, lokasi stockpile, hingga terminal pengapalan yang terintegrasi dalam rencana tata ruang. Tanpa kerangka kebijakan yang terintegrasi, investasi di sektor ekstratif akan terus bergerak secara parsial dan berulang kali menciptakan konflik yang sebenarnya dapat dihindari sejak tahap perencanaan ruang.
Pada akhirnya, persoalan tata kelola ruang seperti inilah yang menentukan apakah pembangunan berjalan secara adil atau justru memindahkan beban kepada masyarakat di sekitarnya. Pembangunan tidak pernah benar-benar ditentukan oleh seberapa banyak investasi yang masuk, tetapi oleh seberapa adil ruang pembangunan itu dibagi. Jika sebuah proyek hanya bisa berjalan dengan menuntut masyarakat untuk terus mengalah, maka sesungguhnya proyek itu tidak sedang membangun masa depan.
Proyek semacam itu hanya memindahkan beban pembangunan kepada mereka yang paling dekat dengan dampaknya. Karena itu, ketika sebuah proyek menimbulkan tekanan yang tidak proporsional terhadap ruang hidup masyarakat, peninjauan kembali terhadap lokasi proyek menjadi sesuatu yang wajar untuk dipertimbangkan.
Dalam keadaan seperti itu, relokasi bukan sekadar solusi teknis. Relokasi adalah koreksi atas sebuah kesalahan mendasar, investasi yang sejak awal ditempatkan pada lokasi yang tidak selaras dengan ruang sosialnya. Pembangunan yang sehat selalu memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan ruang dan memperbaikinya sebelum konflik berubah menjadi beban sosial yang berkepanjangan. Sebab pada akhirnya, pembangunan yang benar bukan hanya diukur dari seberapa cepat proyek berdiri, tetapi dari seberapa bijak kita menempatkannya di ruang yang tidak mengorbankan kehidupan masyarakat.***
