Oleh: Rudy Febriansyah
redaksijambi.com.- Pelantikan 237 kepala sekolah oleh Bupati Merangin pada 6 Juni 2026 sejatinya diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola pendidikan di Kabupaten Merangin. Sebanyak 7 kepala TK, 186 kepala SD, dan 44 kepala SMP resmi dilantik dengan harapan mampu membawa semangat baru bagi peningkatan mutu pendidikan di Bumi Tali Undang Tambang Teliti.
Namun, harapan tersebut justru ternoda oleh berbagai persoalan yang muncul pasca pelantikan. Sejumlah kepala sekolah yang baru dilantik dikabarkan menyampaikan keberatan atas penempatan yang dinilai tidak rasional karena lokasi tugas yang sangat jauh dari domisili maupun tempat tugas sebelumnya. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat mengenai sejauh mana proses pemetaan, analisis kebutuhan, serta kajian objektif dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin sebelum keputusan tersebut diambil.
Lebih memprihatinkan lagi, muncul informasi mengenai adanya perbedaan pandangan bahkan kesalahpahaman antara pimpinan Dinas Pendidikan dengan bidang Pendidikan Dasar terkait penempatan kepala sekolah. Situasi tersebut memperlihatkan adanya persoalan serius dalam koordinasi internal yang semestinya tidak terjadi dalam pengambilan kebijakan strategis yang menyangkut nasib ratusan tenaga pendidik dan masa depan pendidikan daerah.
Kebijakan penempatan kepala sekolah sejatinya bukanlah sekadar memenuhi kekosongan jabatan atau mengejar target administratif semata. Penempatan kepala sekolah harus dilandasi oleh prinsip profesionalitas, pemerataan, efektivitas, serta mempertimbangkan aspek geografis, aksesibilitas, kondisi keluarga, dan kemampuan manajerial yang dimiliki oleh masing-masing kepala sekolah. Tanpa kajian yang matang, kebijakan yang seharusnya menjadi solusi justru berpotensi melahirkan persoalan baru.
Jika benar penempatan dilakukan tanpa melalui pemetaan yang komprehensif dan analisis kebutuhan yang mendalam, maka hal tersebut menjadi cerminan buruk tata kelola birokrasi pendidikan di Kabupaten Merangin. Sangat ironis apabila instansi yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa justru terkesan abai terhadap prinsip-prinsip perencanaan dan manajemen pendidikan yang baik.
Yang lebih disayangkan, apabila benar terjadi saling lempar tanggung jawab di internal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka sikap demikian hanya akan memperlihatkan wajah birokrasi yang tidak siap menerima kritik dan enggan bertanggung jawab atas kebijakan yang telah diambil. Kepemimpinan yang baik seharusnya hadir untuk menyelesaikan persoalan, bukan justru mencari kambing hitam ketika kebijakan menuai polemik.
Bupati Merangin tentu memiliki niat baik untuk melakukan percepatan pengisian jabatan kepala sekolah demi meningkatkan kualitas pendidikan. Namun niat baik tersebut seharusnya diimbangi dengan kinerja perangkat teknis yang profesional, cermat, dan berbasis kajian yang matang. Jangan sampai semangat membangun pendidikan justru tercoreng oleh lemahnya perencanaan dan buruknya koordinasi di tubuh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri.
Pendidikan merupakan sektor yang terlalu penting untuk dikelola secara serampangan. Penempatan kepala sekolah bukan sekadar soal mengisi kursi jabatan, melainkan menyangkut efektivitas kepemimpinan di sekolah dan masa depan ribuan peserta didik di Kabupaten Merangin.
Karena itu, polemik yang muncul pasca pelantikan 237 kepala sekolah ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin di bawah kepemimpinan Misrinaldi. Transparansi, akuntabilitas, serta keberanian untuk bertanggung jawab merupakan hal yang mutlak diperlukan. Sebab, pendidikan yang maju tidak mungkin lahir dari tata kelola yang asal-asalan, koordinasi yang lemah, dan budaya birokrasi yang gemar “cuci tangan” ketika kebijakan yang dibuat sendiri menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Pada akhirnya, masyarakat Merangin berhak bertanya: jika urusan penempatan kepala sekolah saja dapat menimbulkan polemik akibat lemahnya perencanaan, lalu bagaimana mungkin cita-cita besar memajukan pendidikan Merangin dapat diwujudkan? Sebuah pertanyaan yang hingga hari ini masih menunggu jawaban dari para pemangku kebijakan.**
