Oleh: Hengky Bramantara
Redaksijambi.com.- Polemik pelantikan 237 kepala sekolah yang dilaksanakan pada 6 Juni 2026 tampaknya belum menemukan titik akhir. Apa yang semula diproyeksikan sebagai langkah strategis untuk memperkuat kualitas pendidikan di Kabupaten Merangin, justru berubah menjadi bola panas yang menggelinding dan memantik krisis kepercayaan publik terhadap tata kelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin.
Setelah sebelumnya menuai kritik akibat penempatan kepala sekolah yang dinilai tidak didasarkan pada pemetaan yang komprehensif dan analisis kebutuhan yang memadai, kini muncul persoalan yang jauh lebih serius. Sejumlah kepala sekolah dikabarkan mengadukan berbagai kejanggalan kepada Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Merangin, termasuk adanya dugaan praktik transaksional dalam proses pengisian jabatan kepala sekolah.
Lebih mengejutkan lagi, pengaduan tersebut disertai dengan pernyataan bahwa terdapat bukti-bukti yang berkaitan dengan dugaan jual beli jabatan yang nilainya disebut berkisar antara Rp16 juta hingga Rp20 juta. Jika dugaan tersebut benar, maka persoalan ini tidak lagi sekadar menyangkut maladministrasi atau lemahnya tata kelola birokrasi, melainkan telah mengarah pada penghancuran sistem meritokrasi dan pengkhianatan terhadap prinsip profesionalisme dalam dunia pendidikan.
Tidak hanya itu, muncul pula keluhan mengenai adanya dugaan pengutak-atikan data Dapodik yang menimbulkan keresahan di kalangan kepala sekolah. Apabila benar terjadi intervensi terhadap data pendidikan demi kepentingan tertentu, maka hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan administrasi yang sangat berbahaya dan dapat merusak kredibilitas sistem pendidikan secara keseluruhan.
Ironisnya, seluruh kegaduhan ini terjadi di tengah semangat besar Bupati Merangin untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, serta berorientasi pada peningkatan mutu sumber daya manusia. Niat baik tersebut justru terancam ternodai oleh berbagai dugaan praktik yang mencederai integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
Tidak mengherankan apabila masyarakat mulai mempertanyakan kualitas perencanaan dan proses pengambilan keputusan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin. Sebab, sangat sulit untuk menerima logika bahwa penempatan kepala sekolah yang menuai banyak protes tersebut murni disebabkan oleh kekeliruan teknis semata. Publik berhak bertanya, apakah lemahnya kajian dan buruknya pemetaan yang terjadi selama ini merupakan konsekuensi dari rusaknya sistem penempatan akibat dugaan adanya kepentingan-kepentingan tertentu?
Sebab, apabila jabatan kepala sekolah ditentukan berdasarkan kemampuan finansial, bukan atas dasar kompetensi, integritas, dan rekam jejak, maka pendidikan Merangin sedang menghadapi ancaman serius. Sekolah-sekolah yang memiliki kualitas dan potensi besar dikhawatirkan justru akan menjadi “komoditas jabatan” yang hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki kemampuan untuk membayar mahal. Dalam kondisi demikian, sistem pendidikan telah kehilangan marwahnya sebagai instrumen pencerdasan bangsa dan berubah menjadi arena transaksional yang sarat dengan praktik patronase.
Situasi ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Bupati Merangin harus menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan keberpihakan terhadap reformasi birokrasi yang bersih. Demi menjaga integritas institusi dan memulihkan kepercayaan publik, sudah sepatutnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin. Bila diperlukan, pembebastugasan sementara terhadap pihak-pihak yang namanya menjadi sorotan dapat menjadi langkah yang bijaksana guna menjamin independensi proses pemeriksaan dan mencegah munculnya konflik kepentingan.
Karena sesungguhnya, mempertahankan pejabat yang terus menjadi pusat kontroversi tanpa adanya langkah korektif hanya akan memperpanjang krisis kepercayaan dan semakin mencoreng wajah pendidikan Kabupaten Merangin di mata masyarakat.
Pendidikan adalah sektor yang terlalu penting untuk dikelola dengan pendekatan serampangan dan dibayangi oleh berbagai dugaan praktik transaksional. Jika persoalan ini terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang terang-benderang, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi para pejabat, melainkan masa depan pendidikan Kabupaten Merangin itu sendiri.
Dan apabila dugaan-dugaan yang berkembang di tengah masyarakat terbukti benar, maka sejarah akan mencatat bahwa kerusakan pendidikan tidak lahir karena minimnya anggaran, melainkan karena hancurnya integritas para pengelolanya.***
