Redaksijambi.com (Merangin) – Sepuluh fraksi DPRD Kabupaten Merangin menyampaikan pandangan umum terhadap nota keuangan Rancangan APBD Perubahan Tahun 2025 dalam rapat paripurna yang digelar Rabu malam (17/9/2025).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Herman Effendi, didampingi Wakil Ketua II Ahmad Fahmi dan Sekwan Dadang, serta dihadiri 24 dari 35 anggota DPRD. Dari pihak eksekutif, hadir Wabup Merangin H. A. Khafid mewakili Bupati H. M. Syukur, bersama Pj Sekda Zulhifni, Forkopimda, dan sejumlah pejabat Pemkab.
Dalam pandangan umum tersebut, Fraksi PAN melalui Alhanim Assodiqqi meminta agar perubahan APBD benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat serta disusun dengan kehati-hatian dan keterlibatan semua pihak.
Fraksi PPP lewat Teguh Wahyudi menyoroti rendahnya serapan anggaran dan turunnya pendapatan daerah yang dinilai perlu ditangani secara strategis agar tidak mengganggu stabilitas fiskal dan pembangunan.
Fraksi Golkar melalui Samdianto menekankan pentingnya penanganan aset daerah yang terbengkalai serta meminta penjelasan rinci terkait penambahan anggaran di beberapa OPD.
Sementara Fraksi Gerindra yang diwakili Safriyon mempertanyakan penyebab perubahan pendapatan dan belanja daerah, serta menyarankan agar aset tidak produktif segera dilelang untuk mengurangi beban keuangan daerah.
Fraksi NasDem menekankan pemerataan pembangunan berdasarkan skala prioritas serta menyoroti penyelesaian masalah kepala desa yang bermasalah.
Fraksi Demokrat menyoroti belum optimalnya peningkatan mutu pendidikan dan meminta perhatian terhadap kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah, seperti Simpang Seling–Muara Jernih, Kibul–Ngaol, dan Bangko–Sungai Kapas.
Fraksi Perindo menyoroti turunnya pendapatan asli daerah dan meminta kejelasan terkait penempatan PPPK paruh waktu, serta mengusulkan pemerataan pembangunan fisik agar tak menimbulkan kecemburuan antarwilayah.
Fraksi PKB menegaskan perubahan APBD harus berpihak kepada rakyat, terutama di pedesaan, serta meminta perhatian terhadap jalan rusak dan penanganan penyakit masyarakat (pekat) yang mengancam moral generasi muda.
Fraksi PKS–Hanura menekankan pentingnya peningkatan SDM dan tata kelola pemerintahan yang efisien namun tetap efektif sesuai prioritas pembangunan.
Terakhir, Fraksi Perjuangan Nusantara mempertanyakan penurunan pendapatan, peningkatan belanja, dan pembiayaan daerah, serta meminta penjelasan terkait alokasi anggaran untuk sarana pendidikan dan pembangunan ruang kelas baru agar benar-benar pro rakyat dan tepat sasaran.
(Tim Redaksi)