Redaksijambi.com (Merangin) – Polres Merangin memastikan siap mendampingi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin dalam memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), khususnya bagi komunitas Suku Anak Dalam (SAD) yang berada di sekitar kawasan DAM Betuk.
Kapolres Merangin AKBP Kiki Firmansyah Effendi, S.I.K., M.H. menegaskan, pihaknya mendukung penuh program Bupati Merangin H. M. Syukur, S.H., M.H. yang akan menjadikan DAM Betuk sebagai lumbung ikan sekaligus pusat pemberdayaan ekonomi berbasis keramba ikan.
“Program Pak Bupati ini sangat positif dan harus kita dukung bersama. Polri siap mengawal agar berjalan aman, lancar, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Kapolres didampingi Kasubsi Penmas Aiptu Ruly, S.Sy., M.H, Rabu (12/11).
Kapolres juga mengingatkan agar seluruh masyarakat, termasuk warga SAD, tidak terlibat dalam aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) ataupun pelanggaran hukum lainnya seperti adopsi anak ilegal yang sempat viral secara nasional.
“Kalau masih ada yang nekat melanggar hukum, kami tidak akan ragu bertindak tegas sesuai aturan,” tegasnya.
Pemkab dan Polres Satu Suara: SAD Harus Diberdayakan, Bukan Dibiarkan
Menindaklanjuti isu keterlibatan warga SAD dengan aktivitas PETI, Bupati Merangin H. M. Syukur sebelumnya telah menggelar silaturahmi bersama para Tumenggung SAD se-Kabupaten Merangin di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Selasa (11/11/2025).
Pertemuan itu menjadi ajang sosialisasi rencana besar Pemkab menjadikan DAM Betuk sebagai lumbung ikan, objek wisata, sekaligus sarana edukasi hukum bagi komunitas SAD.
“Mari kita jaga bersama aset Pemkab seperti DAM Betuk ini. Kita ingin menghadirkan manfaat ekonomi tanpa merusak lingkungan dan nilai wisata di dalamnya,” terang Bupati.
Hadir dalam silaturahmi tersebut Sekda Merangin Zulhifni, S.T., M.E., Ketua LAM Merangin Azra’i Husein, para pendamping SAD, Camat Tabir Ulu, serta sejumlah perwakilan Polres Merangin dan para Tumenggung dari berbagai komunitas SAD.
Adat dan Hukum Harus Sejalan
Dalam kesempatan itu, Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Merangin Azra’i Husein mengapresiasi sikap para Tumenggung yang tetap menjaga ketertiban warganya. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara adat dan hukum negara.
“Adat harus dijunjung tinggi, tapi hukum negara pun wajib ditaati. Mari kita terbuka terhadap upaya pembinaan dan penataan yang sedang dilakukan pemerintah,” ujarnya.
Bupati Syukur menambahkan, Pemkab berkewajiban memberikan pelayanan dan keadilan yang sama bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
“Kami ingin memastikan tidak ada miskomunikasi di lapangan. Semua warga, termasuk SAD, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan adat,” tandasnya.
Suara dari Dalam: Aspirasi Para Tumenggung
Dalam sesi dialog, Tumenggung Sikar menyampaikan aspirasi seputar kesejahteraan warga SAD, seperti kebutuhan lahan berladang, fasilitas penerangan, pendidikan, dan penertiban aktivitas PETI.
“Kehidupan ekonomi warga kami masih sulit. Kadang hal itu memicu pelanggaran hukum. Kami hanya bisa mengatur kelompok sendiri, bukan warga dari komunitas lain,” ungkapnya.
Ia juga berharap agar pemerintah melakukan penertiban PETI secara menyeluruh agar para Tumenggung bisa meyakinkan warganya untuk tidak ikut-ikutan. Tumenggung Sikar pun berharap kegiatan silaturahmi seperti ini rutin dilakukan sebagai sarana komunikasi dan pencerahan bagi komunitas SAD.
Menanggapi hal itu, Bupati Syukur menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut secara bertahap dan terukur, bahkan berencana melibatkan langsung warga SAD dalam pengembangan keramba ikan di DAM Betuk.
“Kita ingin warga SAD menjadi bagian dari pembangunan, bukan sekadar penonton,” tutup Bupati.
(dEn)
Sumber: Humas Polres Merangin