Oleh: Prof. Mukhtar Latif Guru Besar UIN STS Jambi
Redaktsijambi.com.-Hilirisasi: Keharusan Strategis
Selama berdekade-dekade, struktur ekonomi daerah kita sering terjebak dalam “kutukan sumber daya alam”. Kita kaya secara fisik, namun seringkali kehilangan nilai tambah karena terlalu asyik mengekspor bahan mentah (raw material). Hilirisasi adalah keputusan cerdas untuk memutus rantai ini. Menurut Basri (2024), transformasi dari ekonomi berbasis komoditas menuju ekonomi berbasis nilai tambah adalah kunci agar daerah tidak hanya menjadi penonton dalam rantai pasok global.
Data BPS tahun 2024 menunjukkan bahwa Indonesia mulai merasakan dampak positif dari kebijakan ini, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga di angka 5,05% di tengah ketidakpastian global (BPS, 2024). Di level daerah, hilirisasi menjadi mesin percepatan pembangunan karena mampu menciptakan ekosistem industri yang lebih stabil. Ketika harga komoditas mentah dunia anjlok, daerah yang memiliki industri pengolahan hilir cenderung lebih tangguh terhadap guncangan eksternal. Ini adalah bentuk kedaulatan ekonomi yang dimulai dari tingkat lokal.
Konsep Hilirisasi yang Produktif
Hilirisasi yang produktif tidak hanya soal membangun pabrik, tetapi soal menciptakan ekosistem inovasi yang melibatkan tenaga kerja lokal dan teknologi berkelanjutan. Setiawan (2023) menekankan bahwa hilirisasi harus berorientasi pada “Inclusive Green Growth”, di mana pertumbuhan industri tidak mengabaikan kelestarian lingkungan dan inklusivitas sosial.
Secara konseptual, hilirisasi produktif melibatkan tiga pilar utama: peningkatan kapasitas SDM, adopsi teknologi tepat guna, dan integrasi dengan UMKM lokal. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi yang melibatkan kemitraan antara perusahaan besar dan pelaku usaha daerah mampu meningkatkan realisasi investasi hingga 43,3% pada tahun 2025 (Kementerian Investasi, 2025). Dengan kata lain, hilirisasi yang cerdas adalah yang mampu mengubah “kekayaan alam” menjadi “kekayaan intelektual dan kemakmuran ekonomi” secara simultan.
Jambi: “The Middle Power” di Sumatera
Provinsi Jambi kini menempati posisi strategis yang unik atau “posisi tengah” dalam peta pembangunan di Sumatera. Secara geografis, Jambi adalah jembatan penghubung yang vital, namun secara prestasi, capaian Jambi dalam beberapa tahun terakhir mulai menunjukkan taji yang signifikan. Data triwulan IV-2024 mencatat ekonomi Jambi tumbuh impresif sebesar 6,00% (y-on-y), melampaui rata-rata nasional (BPS Provinsi Jambi, 2025).
Prestasi ini didukung oleh indikator makro yang solid. Jambi berhasil menekan angka kemiskinan hingga 6,89% pada tahun 2025, angka terendah dalam lima tahun terakhir (JambiLINK, 2025). Selain itu, dalam hal tata kelola pembangunan kependudukan, Jambi meraih GDPK Award Terbaik 1 Nasional tahun 2024. Posisi “tengah” ini membuat Jambi menjadi hub yang paling potensial untuk pengembangan hilirisasi berbasis perkebunan dan pertambangan di wilayah Sumatera bagian tengah.
Potensi Daerah dan Kontribusi Nyata
Potensi Jambi untuk mendukung kebijakan hilirisasi sangatlah melimpah, terutama pada sektor kelapa sawit, karet, dan batu bara. Sebagai salah satu produsen sawit terbesar, Jambi memiliki peluang besar untuk mengembangkan industri turunan berupa oleokimia dan biodiesel. Mulyani (2025) menyebutkan bahwa optimalisasi sektor perkebunan rakyat melalui hilirisasi dapat meningkatkan pendapatan petani hingga 40%. Selain itu, komoditas unik seperti Kayu Manis dan Pinang juga menjadi primadona yang siap naik kelas melalui sentuhan industri pengolahan.
Kontribusi hilirisasi dalam akselerasi pembangunan terlihat nyata pada penyerapan tenaga kerja. Data Sakernas BPS 2025 menunjukkan Angka Pengangguran Terbuka (APT) di Jambi berhasil ditekan hingga 3,5% berkat ekspansi sektor industri pengolahan. Hilirisasi menciptakan lapangan kerja formal yang lebih stabil dibandingkan sektor pertanian primer. Selain itu, hilirisasi mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar pusat kota, sehingga pembangunan menjadi lebih merata.
Penutup
Kebijakan hilirisasi adalah jembatan menuju Indonesia Emas 2045. Bagi daerah seperti Jambi, hilirisasi bukan sekadar proyek industri, melainkan marwah pembangunan yang berkeadilan. Dengan posisi strategis di Sumatera dan dukungan data makro yang kuat di tahun 2025, Jambi siap bertransformasi dari penyedia bahan mentah menjadi pusat industri bernilai tambah. Kuncinya terletak pada kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha untuk memastikan bahwa setiap tetes kekayaan alam memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat.
++++++++
Referensi:
1. Arifin, B. (2020). Ekonomi Pertanian Indonesia: Transformasi dan Tantangan Hilirisasi. Jakarta: UI Press.
2. Basri, F. (2024). Menjinakkan Kutukan Sumber Daya: Strategi Hilirisasi Nasional. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
3. Fahmi, I. (2021). Manajemen Strategis: Teori dan Aplikasi Pembangunan Daerah. Bandung: Alfabeta.
4. Mulyani, S. (2025). Ekonomi Hijau dan Keberlanjutan Industri. Jakarta: Erlangga.
5. Prasetyo, E. (2022). Inovasi Teknologi Industri di Era 4.0. Yogyakarta: Andi Offset.
6. Saragih, J. P. (2021). Pembangunan Ekonomi Daerah: Teori dan Realita. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
7. Setiawan, A. (2023). Hilirisasi dan Industrialisasi Inklusif. Malang: UB Press.
8. Sugiyono, A. (2023). Metode Penelitian Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
9. Tambunan, T. (2022). UMKM di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan Hilirisasi. Jakarta: LP3ES.
10. Widjojo, A. (2024). Geopolitik Ekonomi: Posisi Indonesia dalam Rantai Pasok Global. Jakarta: Kompas.
Jurnal:
1..Nasution, R., & Siregar, H. (2023). “Dampak Hilirisasi Sektor Perkebunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Sumatera”. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, 12(1).
2. Putra, D. (2024). “Analisis Kesiapan Infrastruktur Pendukung Hilirisasi Industri di Provinsi Jambi”. Jurnal Pembangunan Daerah, 15(2).
3. Wulandari, S. (2025). “Impact of Downstream Manufacturing Industry on Inclusive Green Growth in Indonesia”. Journal of Sustainable Development and Economics, 10(1).
4. Zulkifli, M. (2024). “Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Percepatan Investasi Hilirisasi”. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 8(3).
