Viral Unggahan Kritik soal ASN, Masyarakat Sarolangun Minta Penjelasan Kebijakan Daerah

Redaksijambi.com (Sarolangun) – Salah satu unggahan bernada kritik yang beredar di media sosial Facebook, khususnya di grup Berita Sarolangun, memantik perhatian publik. Unggahan dari akun peserta anonim tersebut menyoroti dugaan sikap tidak adil kepala daerah terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sarolangun.

Dalam unggahan yang ramai diperbincangkan sejak beberapa hari terakhir itu, penulis menyampaikan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang disebut-sebut berdampak pada ASN. Penulis juga menilai adanya kesan diskriminatif, bahkan menyebutkan dugaan penghapusan hal-hal yang berkaitan dengan ASN di lingkungan pemerintahan daerah.

Unggahan tersebut menuai beragam respons dari warganet. Sebagian mendukung isi kritik dan meminta pemerintah daerah lebih transparan serta adil dalam mengambil kebijakan. Namun, tidak sedikit pula yang mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan tanpa data dan penjelasan resmi dari pihak berwenang.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Bupati Sarolangun maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mengenai tudingan yang beredar tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan oleh awak media guna mendapatkan penjelasan yang utuh dan berimbang.

Pengamat kebijakan publik menilai, kritik masyarakat di ruang digital merupakan bagian dari demokrasi, namun tetap harus disikapi secara bijak oleh semua pihak. Pemerintah daerah diharapkan membuka ruang dialog dan menjelaskan kebijakan yang diambil agar tidak menimbulkan kesalah pahaman di tengah masyarakat, khususnya di kalangan ASN.

Sementara itu, masyarakat Sarolangun juga diimbau untuk menyampaikan aspirasi secara santun dan berdasarkan fakta, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

Media ini berkomitmen menjalankan prinsip cover both sides dan akan memuat klarifikasi atau tanggapan resmi dari pihak terkait apabila telah diperoleh, demi menjaga keseimbangan informasi dan kepercayaan publik. (Marsudi)

Pilihan Redaksi
spot_img

Berita Terbaru