Oleh: Dr. Dedek Kusnadi, S.Sos., M.Si., M.M.
Redaksijambi.com.JAMBI, – Kabut asap bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga ujian bagi kualitas pelayanan publik dan kapasitas pemerintah dalam melindungi masyarakat. Ketika kualitas udara memburuk akibat kebakaran hutan dan lahan, dampaknya tidak hanya dirasakan melalui gangguan kesehatan, tetapi juga meluas ke sektor pendidikan, transportasi, aktivitas ekonomi, dan produktivitas masyarakat.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah dituntut hadir sebagai penyelenggara pelayanan publik yang tanggap, responsif, dan berorientasi pada keselamatan warga. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, informasi yang akurat, serta kepastian bahwa hak atas lingkungan yang sehat dan pelayanan dasar tetap terpenuhi, sekalipun berada dalam situasi darurat.
Kualitas pelayanan publik tidak cukup diukur dari rutinitas birokrasi, kecepatan penyelesaian administrasi, atau realisasi program kerja. Lebih dari itu, kualitas pelayanan harus dinilai dari kemampuan pemerintah mengantisipasi risiko, merespons keadaan darurat, dan memastikan kelompok masyarakat yang rentan memperoleh perlindungan yang memadai.
Pentingnya respons pemerintah dalam menghadapi kabut asap juga menjadi perhatian Arfan (2016) dalam penelitian yang diterbitkan di Jurnal Bina Praja. Kajian tersebut membahas respons kelompok masyarakat sipil terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jambi dalam menangani bencana kabut asap. Penelitian ini relevan untuk menegaskan pentingnya kapasitas pemerintah, koordinasi, dan respons terhadap kebutuhan masyarakat dalam penanganan bencana lingkungan.
Dampak kabut asap paling nyata dirasakan pada sektor kesehatan. Anak-anak, lansia, ibu hamil, masyarakat dengan gangguan pernapasan, serta pekerja yang beraktivitas di ruang terbuka merupakan kelompok yang membutuhkan perhatian khusus. Karena itu, pemerintah harus memastikan kesiapan puskesmas dan rumah sakit, ketersediaan obat-obatan, akses pemeriksaan kesehatan, serta penyampaian informasi mengenai risiko paparan asap. Penyediaan masker yang sesuai dan edukasi pencegahan juga perlu menjadi bagian dari upaya perlindungan masyarakat.
Pentingnya menjamin akses pelayanan kesehatan ketika kabut asap terjadi diperkuat oleh penelitian Sambodo, Pradhan, Sparrow, dan van Doorslaer (2024) yang diterbitkan dalam Environmental Health. Penelitian mengenai dampak kebakaran hutan Indonesia pada 2015 terhadap penggunaan layanan kesehatan tersebut menunjukkan bahwa kebakaran dapat memengaruhi akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, terutama di wilayah perdesaan.
Temuan tersebut memberikan pelajaran penting bahwa bencana lingkungan bukan hanya meningkatkan risiko gangguan kesehatan, tetapi juga dapat memperbesar hambatan masyarakat dalam memperoleh pertolongan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memastikan pelayanan kesehatan tetap mudah dijangkau, termasuk bagi warga yang tinggal jauh dari pusat layanan dan mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Dalam sektor pendidikan, kebijakan pemerintah harus didasarkan pada kondisi kualitas udara dan tingkat risiko kesehatan. Apabila situasi mengharuskan pembatasan kegiatan luar ruangan atau penyesuaian proses pembelajaran, keputusan tersebut perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan terkoordinasi. Keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas tanpa mengabaikan keberlangsungan pendidikan.
Hal serupa berlaku pada sektor transportasi dan pelayanan administrasi pemerintahan. Kabut asap yang mengurangi jarak pandang dapat meningkatkan risiko kecelakaan, sedangkan kualitas udara yang buruk dapat mengganggu kesehatan petugas maupun masyarakat yang mengakses layanan secara langsung. Instansi pemerintah perlu menyesuaikan prosedur operasional dengan perkembangan situasi, mengoptimalkan layanan digital apabila memungkinkan, dan tetap menjamin keberlangsungan pelayanan esensial.
Dalam perspektif administrasi publik, penanganan kabut asap menuntut penerapan prinsip responsivitas, akuntabilitas, efektivitas, dan koordinasi antarlembaga. Dinas lingkungan hidup, dinas kesehatan, dinas pendidikan, badan penanggulangan bencana daerah, aparat penegak hukum, serta pemerintah kabupaten dan kota harus bekerja dalam kerangka penanganan yang terpadu.
Koordinasi tersebut tidak boleh berhenti pada rapat dan penyusunan laporan. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, mulai dari pemantauan kualitas udara, penyebaran informasi risiko, penyediaan pelayanan kesehatan, pengendalian sumber kebakaran, hingga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara melawan hukum.
Komunikasi publik juga menjadi unsur penting dalam penanganan kabut asap. Pemerintah perlu menyampaikan informasi mengenai kualitas udara, wilayah terdampak, langkah pencegahan, dan rekomendasi aktivitas masyarakat melalui saluran yang mudah diakses. Informasi harus disampaikan secara transparan, cepat, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Komunikasi yang baik membantu masyarakat mengambil keputusan secara tepat sekaligus mengurangi risiko beredarnya informasi yang keliru.
Namun, penanganan kabut asap tidak boleh hanya berorientasi pada respons ketika bencana telah terjadi. Pemerintah perlu memperkuat langkah pencegahan melalui pengawasan wilayah rawan, kesiapan personel dan sarana pemadaman, sistem peringatan dini, serta pelibatan masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan.
Evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan juga diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan berjalan efektif. Pemerintah perlu menilai apakah sistem peringatan dini berfungsi dengan baik, koordinasi lintas sektor terlaksana secara optimal, anggaran digunakan sesuai kebutuhan, dan kelompok rentan telah memperoleh perlindungan yang memadai. Evaluasi harus dilakukan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Anggaran penanganan kabut asap pun harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Keberhasilan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga oleh efektivitas program dalam mengurangi risiko, memperluas jangkauan pelayanan, dan melindungi keselamatan warga.
Pada akhirnya, kabut asap merupakan pengingat bahwa kualitas pelayanan publik tidak dapat dipisahkan dari kualitas hidup masyarakat. Pemerintah tidak hanya dinilai dari kemampuannya menjalankan birokrasi dalam kondisi normal, tetapi juga dari ketangguhannya menghadapi krisis.
Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan yang mampu mengantisipasi persoalan, bergerak cepat ketika masyarakat menghadapi ancaman, dan memastikan hak-hak dasar warga tetap terpenuhi. Dalam menghadapi kabut asap, kehadiran pemerintah harus diwujudkan melalui kebijakan yang tepat, koordinasi yang solid, informasi yang transparan, serta tindakan yang terukur.
Dengan demikian, kabut asap bukan hanya ujian bagi pengelolaan lingkungan, melainkan juga ujian bagi komitmen pemerintah terhadap kepentingan publik. Keberhasilan penanganannya mencerminkan sejauh mana negara hadir melindungi masyarakat dan memastikan bahwa keselamatan, kesehatan, serta kesejahteraan warga tetap menjadi prioritas utama.
Daftar Pustaka
Arfan, A. (2016). Managing the impact of smoke haze disaster: Response of civil society groups towards Jambi Provincial Government performance. Jurnal Bina Praja, 8(1), 59–68. https://doi.org/10.21787/jbp.08.2016.59-68
Sambodo, N. P., Pradhan, M., Sparrow, R., & van Doorslaer, E. (2024). When the smoke gets in your lungs: Short-term effects of Indonesia’s 2015 forest fires on health care use. Environmental Health, 23, Article 44. https://doi.org/10.1186/s12940-024-01079-x
