Oleh: Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S.
Pakar Ekonomi Jambi | Guru Besar Ekonomi Universitas Jambi
Redaksijambi.com.JAMBI,- Secara makro, kinerja ekonomi Provinsi Jambi menunjukkan tren yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2025, ekonomi Jambi tumbuh sekitar 4,93 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dengan PDRB mencapai Rp349,66 triliun dan pendapatan per kapita sekitar Rp92,79 juta. Indeks Pembangunan Manusia juga telah berada pada angka 75,13, sementara tingkat kemiskinan relatif terkendali di kisaran 6,89 persen. Data ini menunjukkan bahwa Jambi tidak berada dalam kondisi ekonomi yang lemah dan bahkan memiliki fondasi yang cukup untuk berkembang (BPS Provinsi Jambi, 2025). Namun, stabilitas ini perlu dibaca secara hati-hati karena belum sepenuhnya mencerminkan kekuatan ekonomi yang mandiri. Stabilitas yang ada saat ini lebih banyak ditopang oleh faktor eksternal, bukan oleh struktur ekonomi internal yang kuat dan berkelanjutan.
Stabilitas Ekonomi yang Belum Mencerminkan Kemandirian
Ketergantungan Fiskal sebagai Masalah Struktural. Salah satu persoalan paling krusial yang dihadapi Jambi adalah tingginya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Sekitar 79 persen pendapatan daerah masih bersumber dari dana transfer pusat, sebagaimana tercermin dalam Kajian Fiskal Regional Kementerian Keuangan. Kondisi ini menyebabkan ruang fiskal daerah menjadi terbatas dan cenderung bergantung pada arah kebijakan nasional.
Dalam praktiknya, pemerintah daerah memang mampu menjalankan program pembangunan, tetapi belum sepenuhnya memiliki keleluasaan untuk menentukan arah strategis secara mandiri. Ketergantungan ini juga berpotensi menghambat inovasi kebijakan, karena daerah lebih fokus pada penyesuaian daripada penciptaan solusi baru. Dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko menahan laju transformasi ekonomi daerah.
Keterbatasan Anggaran di Era Efisiensi, Ketergantungan terhadap transfer pusat menjadi semakin problematis di tengah era efisiensi anggaran yang kini menjadi kecenderungan kebijakan nasional. Ketika pemerintah pusat melakukan penyesuaian fiskal, dampaknya langsung dirasakan oleh daerah yang bergantung. Jambi tidak bisa lagi hanya mengandalkan anggaran yang jelas memiliki keterbatasan, baik dari sisi jumlah maupun fleksibilitas penggunaannya. Dalam kondisi seperti ini, pembangunan akan berjalan, tetapi dengan kecepatan yang terbatas dan cenderung stagnan. Jika pola ini terus dipertahankan, maka lompatan pembangunan akan sulit tercapai. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma dalam melihat sumber pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain persoalan fiskal, struktur ekonomi Jambi juga masih menghadapi tantangan yang tidak kalah serius. Perekonomian daerah masih didominasi oleh komoditas primer seperti kelapa sawit dan karet. Ketergantungan ini membuat ekonomi Jambi sangat sensitif terhadap fluktuasi harga global.
Ketika harga komoditas meningkat, pertumbuhan ekonomi terdorong. Namun ketika harga turun, tekanan terhadap ekonomi daerah langsung terasa, termasuk terhadap pendapatan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan yang terjadi belum bersifat struktural dan masih rentan terhadap guncangan eksternal. Tanpa diversifikasi ekonomi, Jambi akan terus berada dalam siklus naik-turun yang sulit dikendalikan. Struktur Ekonomi Masih Rentan terhadap Gejolak Global.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya nilai tambah dari komoditas yang dihasilkan. Sebagian besar produk masih dijual dalam bentuk mentah tanpa melalui proses pengolahan yang memadai. Hal ini menyebabkan nilai ekonomi terbesar justru dinikmati oleh pihak di luar daerah. Padahal, potensi untuk mengembangkan industri pengolahan sebenarnya sangat besar. Hilirisasi menjadi kunci untuk meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja. Tanpa upaya serius dalam hilirisasi, Jambi akan terus menjadi pemasok bahan baku, bukan pemain utama dalam rantai nilai ekonomi. Ini adalah salah satu titik lemah yang harus segera diperbaiki.
Transformasi ekonomi tidak akan berjalan tanpa dukungan tata kelola pemerintahan yang kuat. Tata kelola yang baik akan menciptakan kepastian, meningkatkan efisiensi, dan mendorong kepercayaan investor. Dalam konteks ini, reformasi birokrasi menjadi langkah yang tidak dapat ditunda. Perizinan harus dipercepat, regulasi harus konsisten, dan pelayanan publik harus ditingkatkan. Digitalisasi pemerintahan juga perlu diperkuat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Tanpa perbaikan tata kelola, potensi ekonomi yang besar tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan kata lain, tata kelola adalah jembatan antara potensi dan hasil nyata. Tata Kelola sebagai Kunci Transformasi
Jambi Harus banyak Menoleh Keluar.
Di tengah keterbatasan fiskal, Jambi harus mulai menoleh keluar dengan mengandalkan investasi sebagai motor pertumbuhan baru. Investasi menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan nilai tambah, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, menarik investor tidak cukup hanya dengan menawarkan potensi. Investor membutuhkan kepastian dalam berbagai aspek, mulai dari regulasi hingga infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif. Selain itu, strategi investasi juga harus lebih terarah dengan mengembangkan kawasan industri dan sektor unggulan. Tanpa investasi, transformasi ekonomi akan berjalan sangat lambat.
Investasi sebagai Jalan Keluar Strategis
Selain menarik investasi, pemerintah daerah juga perlu memperbaiki arah belanja dan perencanaan pembangunan. Anggaran harus lebih difokuskan pada sektor produktif yang mampu menciptakan efek pengganda ekonomi. Infrastruktur ekonomi, pendidikan vokasi, dan penguatan UMKM perlu menjadi prioritas utama. Perencanaan pembangunan juga harus semakin berbasis potensi lokal dan terintegrasi antar sektor.
Tanpa perbaikan dalam perencanaan, kebijakan akan berjalan secara parsial dan kurang efektif. Ini akan berdampak pada rendahnya kualitas hasil pembangunan. Oleh karena itu, sinkronisasi kebijakan menjadi hal yang sangat penting. Perlu kajian dan Perbaikan Arah Belanja dan Perencanaan.
Konsistensi sebagai Penentu Keberhasilan
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, tetapi juga oleh konsistensi dalam pelaksanaan. Banyak daerah memiliki rencana yang baik, tetapi tidak semua mampu menjalankannya secara konsisten. Di sinilah tantangan terbesar bagi Jambi. Tanpa konsistensi, kebijakan yang baik tidak akan menghasilkan dampak yang signifikan. Konsistensi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan. Oleh karena itu, tata kelola yang baik harus diikuti dengan implementasi yang kuat dan berkelanjutan. Inilah yang akan menentukan arah masa depan Jambi.
Dari Potensi ke Kemandirian. Jambi memiliki potensi yang besar untuk berkembang, baik dari sisi sumber daya alam maupun posisi strategisnya. Namun, potensi tersebut tidak akan berarti tanpa pengelolaan yang tepat. Penguatan tata kelola menjadi langkah penting untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah.
Di tengah keterbatasan anggaran, investasi dan transformasi ekonomi harus menjadi fokus utama. Jambi tidak bisa lagi hanya bertahan dengan pola lama, tetapi harus berani melakukan perubahan. Pada akhirnya, masa depan Jambi ditentukan oleh kemampuannya untuk mengelola potensi dan membangun kemandirian. Dan di situlah tata kelola pemerintahan memainkan peran yang tidak tergantikan.***
