Redaksijambi. – Dalam Rapat Gabungan (Ragab) Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD telah menyepakati bahwa Rancangan Pokok-Pokoko Haluan Negara (PPHN) yang disusun oleh Badan Pengkajian MPR dan Komisi Kajian Ketatanegaraan untuk di bawa ke Sidang Paripurna MPR yang rencananya akan dilaksanakan pada 27 September 2024.
Dalam pembahasan PPHN di Ragab, semua Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD berharap di Sidang Paripurna MPR nantinya sudah ada keputusan terkait pengesahan rancangan PPHN, sehingga Pimpinan MPR periode 2024-2029 tinggal memilih salah satu dari tiga payung hukum yang sudah disiapkan, apakah PPHN akan diatur melalui Perubahan UUD NRI 1945, melalui Ketetapan MPR, atau diatur melalui Undang-undang.
“Saya kalau pergi ke daerah sering ditanya oleh masyarakat kapan PPHN bisa disahkan, mereka sangat berharap ada pembangunan yang terarah dan jelas yang bisa memberikan kesejahteraan di daerah,” ujar Syukur dalam keterangannya saat menghadiri Rapat Gabungan di Komplek Parlemen Jakarta, Kamis (30/5).
Syukur menambahkan bahwa isi rancangan PPHN sudah dibahas cukup lama dan serius dengan melibatkan berbagai pakar ahli. Sehingga kehadiran PPHN diharapkan bisa menjawab berbagai tantangan bangsa Indonesia ke depan.
“Karena itu saya setuju sama seperti pandangan teman-teman fraksi lain jika rancangan PPHN ini sudah bisa dibawa ke sidang Paripurna MPR”, kata Syukur
Syukur juga menjelaskan kalau di Kelompok DPD sendiri pengkajian terhadap PPHN sudah dilakukan bahkan telah menjadi salah satu rekomendasi untuk bisa di masukan dalam agenda Perubahan UUD NRI 1945.
Namun begitu, menurutnya Kelompok DPD akan melihat terlebih dahulu seperti apa dinamikanya soal pengambilan keputusan di paripurna, karena ada tiga payung hukum yang sudah di siapkan, yaitu melalui Perubahan UUD NRI 1945, Penetapan MPR, dan diatur melalui UU.
Hadir pula para pimpinan Fraksi antara lain, Ketua Fraksi Partai Golkar Idris Laena, Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman, Ketua Fraksi PKS Tifatul Sembiring, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin, Sekretaris Fraksi Partai Golkar Ferdiansyah, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Elnino M. Husein, Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Syarief Abdullah, Sekretaris Fraksi PKB Neng Eem Marhamah, Sekretaris Fraksi PAN Ahmad Rizki Sadig, Sekretaris Fraksi PPP Muhammad Iqbal, Bendahara Fraksi Partai Nasdem Fadholi, dan Bendahara Fraksi Partai Demokrat Aliyah Mustika***