Redaksi Jambi.com.Muratara-Bobroknya tata cara pembayaran dan pengelolaan anggaran publikasi (media) di Sekretariat Dewan Kabupaten Musi Rawas Utara menjadi sorotan Ketua Aliansi Wartawan Muratara.
Tindak lanjut dari itu semua, maka Aliansi wartawan Muratara dipimpin langsung Afriansyah wartawan (jurnalis sumatera) sebagai Penanggung jawab Aksi dan Hanafia wartawan (Redaksi Jambi) sebagai Koordinator Lapangan aksi yang dilaksanakan di Halaman Kantor DPRD Kelurahan Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan pada Kamis, 07/11/2024..Orasi damai itu dikawal langsung oleh polres Muratara,TNI dan Sat Pol PP Muratara.
Saat diwawancarai Ketua Aliansi Wartawan Muratara Afriansyah dan Kordinator Lapangan Hanafiah, Menurutnya Carut marut anggaran publikasi di Sekretariat Dewan Kabupaten Musi Rawas Utara diduga ada yang bermain – main dengan anggaran publikasi, sehingga tingkat kepercayaan wartawan terhadap kinerja Sekratriat Dewan Kabupaten Musi Rawas Utara semakin dipertanyakan.
Lanjut hanafiah,bahwa buruknya pengelolaan Anggaran Publikasi di Sekretariat Dewan Kabupaten Musi Rawas Utara telah berlangsung sejak lama dan menjadi masalah yang serius bagi keuangan Pembayaran ADV serta IKLAN oleh banyak kuli tinta yang Beroperasional di wilayah Bumi “Baselang Serundingin ini.
Disinyalir karena adanya dugaan permainan Pembayaran anggaran publikasi di lingkungan sekretariat Dewan Kabupaten Musi Rawas Utara.
Dalam Orasinya Mantan Aktivis era 2010 itu dengan Tegas mengatakan, Bahwa Seharusnya Sekwan dan Jajarannya memperhatikan pentingnya pengelolaan anggaran publikasi,karena Media adalah alat untuk Menyebar luaskan Tentang Daerah, apalagi Muratara adalah salah satu Daerah yang Sedang membangun.
“Kebijakan harus segera diubah agar publikasi di Sekwan Muratara dapat berjalan secara efektif dan efisien,Pembayaran Untuk Media harus transfaran dan akuntabel, Seharusnya sekwan prioritaskan wartawan yang aktif di Muratara,” tegas Sang Orator.
Lebih lanjut ,” Saya sangat kecewa dengan keputusan sepihak seperti ini dan apa dasar hukum nya sehingga pembayaran media online maupun cetak Per triwulan (TW) sekitar 500 ribu dan ini tidak Rasional bahkan telah mengarah pada Penghinaan Profesi wartawan.
Sebelum Menutup Orasinya, Hanafia meminta Sekwan Muratara Meizar Sukarda menyampaikan Secara Terang terangan di depan Para wartawan tentang rincian Penggunaan Anggaran Media tahun 2024 ini,”Pungkasnya.Hanafi.